Misbakhun Bantah Ikut Sydney Marathon, Jelaskan soal Namanya Terdaftar Jadi Peserta

Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun membantah ikut Sydney Marathon 2025 di Australia.

Terkait namanya yang menjadi peserta, Misbakhun menjelaskan, mekanisme pendaftaran marathon kategori World Major DELAPANTOTO Marathin harus dilakukan setahun sebelumnya.

“Soal terdaftar sebagai peserta marathon itu karena mekanisme pendaftaran marathon dalam kategori World Major Marathon seperti Sydney itu harus setahun sebelumnya. Sydney Marathon hari Minggu 31 Agustus 2025 besok,” kata Misbakhun kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

“Saya pastikan tidak ikut,” sambungnya.

Misbakhun membenarkan dirinya dan anggota Komisi XI DPR melakukan kunjungan kerja ke Sydney dan Canberra, Australia. Namun, dia menekanan kunjungan sudah dijadwalkan sejak lama sebelum ada aksi demonstrasi di Jakarta.

“Kalau Komisi XI ke Australia itu agenda adalah kunjungan kerja Komisi dan Panja RUU P2SK. Agenda nya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta,” kata Misbakhun.

Dia menjelaskan, agenda kunjungan dimulai pada 27 hingga 29 Agustus 2025. Komisi XI melakukan kunjungan kerja ke Australia bersama mitra kerja yakni, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementrian Keuangan, Bank BNI, dan Bank BTN.

“Semua agenda dan jadwal resmi Komisi XI sudah selesai dan dalam posisi perjalanan pulang,” tutup Politisi Partai Golkar itu.

Saat Demo Besar Terjadi, Sejumlah Anggota DPR Sedang Kunjungan ke Luar Negeri

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat menjadi pembicara pada kegiatan ‘Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik’ di Kota Pasuruan. (Foto: Istimewa).

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR M Misbakhun mengakui jajarannya melakukan kunjungan kerja ke Australia sejak 27 Agustus 2025.

Kunjungan kerja ini menjadi viral di media sosial karena dilakukan di tengah aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat di berbagai titik di Jakarta, salah satunya gedung MPR/DPR.

Misbakhun mengatakan agenda Komisi XI DPR dan Panitia Kerja Revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) sudah lama dijadwalkan. Bahkan, lanjut dia, jadwalnya sudah diagendakan jauh hari sebelum ada aksi demonstrasi di Jakarta.

“Kalau Komisi XI ke Australia itu agenda adalah kunjungan kerja Komisi dan Panja RUU P2SK. Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta. Karena menurut agenda dan jadwalnya RUU P2SK harus diselesaikan di Panja pada 8 September 2025,” kata Misbakhun kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

Menurut dia, kota yang dikunjungi adalah Canberra dan ke Sydney. Dalam kunjungan di Canberra pada 27 Agustus 2025, delegasi Komisi XI bertemu dengan Dubes RI di Canberra dan para Mahasiswa Indonesia yang menerima Beasiswa LPDP.

“Karena LPDP sebagai lembaga pengelolaan dana abadi pendidikan adalah bagian dari Kementerian Keuangan di mana BPPK Kemenkeu ikut hadir. Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan apa yg di program kan dan isu yang apa saja ada dalam penyaluran LPDP di Australia,” jelas Misbakhun.

Agenda Resmi

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat melakukan reses di Probolinggo dan Pasuruan, Jawa Timur.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat melakukan reses di Probolinggo dan Pasuruan, Jawa Timur, Senin (16/6/2025). (Foto: Istimewa).

Selain itu, Komisi XI bertemu dengan Australian National Audit Office (ANAO) di kantor ANAO di Canberra. Sementara saat kunjungan di Sydney pada 28 Agustus 2025, mereka mengunjungi Australia Payment Network (AusPayNett) di Sydney.

Selanjutnya, Komisi XI mengunjung kantor representative office Bank BNI di Sydney yang baru saja dibuka. Kemudian, Komisi XI bersama Bank Indonesia bertemu dengan Reserve Bank of Australia (RBA) Bank Sentral Australia di Sydney pada 29 Agustus 2025.

Komisi XI melakukan kunjungan ke Australia bersama mitra kerja yakni, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementrian Keuangan, Bank BNI, dan Bank BTN. Misbakhun menyebut jajarannya sudah berada di perjalanan pulang ke Indonesia.

“Semua agenda dan jadwal resmi Komisi XI sudah selesai dan dalam posisi perjalanan pulang,” tutur Politikus Partai Golkar itu.

Sumber : Tempo88.id